Pokok-pokok Perjuangan Partai GERINDRA
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan berpegang teguh pada nilai dasar dan prinsip dasar, Partai GERINDRA memiliki pokok‐pokok perjuangan yang akan dilaksanakan dan diperjuangkan dalam berbagai kebijakan nasional secara konstitusional, antara lain :
1. Bidang Politik
Partai GERINDRA akan memperjuangkan reformasi sistem politik Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 dan jati diri bangsa. Sistem politik yang mengarah pada demokrasi liberal sejak era reformasi perlu dikoreksi. Demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaraan perwakilan.
Demokrasi liberal telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional yang kontraproduktif bagi pembangunan bangsa Indonsia. Demokrasi yang tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia telah menjauhkan cita‐cita kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat semakin ditinggalkan dan menjadi obyek perebutan wacana. Tapi realitas kehidupan rakyat yang sesungguhnya justru semakin terjerat penderitaan.
Kondisi ini semakin kurang kondusif karena faktor kepemimpinan nasional yang tidak kuat. Lemahnya kepemimpinan nasional merupakan faktor penentu yang menyebabkan kemerosotan kehidupan bangsa di berbagai bidang, di samping terdapat faktor‐faktor lain. Masa depan sebuah bangsa dapat dilihat dari kualitas pemimpinnya. Baik pada visi yang dimiliki maupun pada karakter pribadinya. Lemahnya sosok pemimpin sebuah bangsa, dapat memunculkan banyak dampak negatif terhadap kebijakan strategis.
Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yan kuat (strong leadership) yang dapat memulihkan kehidupan ekonomi rakyat dan mengangkat martabat bangsa dlam pentas internasional. Karakter ini hanya akan dimiliki oleh pemimpin yang lahir dari rahim pergerakan. Pada sisi lain, kepemimpinan nasional Indonesia mendatang adalah kepemimpinan yang secara ideologis dapt dipertanggungjawabkan dalam arti mengayati, mengamalkan, dan memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai amanat dan cita‐cita suci bangsa yang dinyatakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.
Kepemimpinan nasional Indonesia harus mempunyai kemampuan dan pengalaman manajemen pembangunan sehingga Indonesia dapat dijalanan secara terencana, terukur, terkendali, dan terarah. Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk sebesar‐besar kemakmuran rakyat. Apalagi dunia akan menghadapi krisis pangan dan energi yang dapat memicu resesi.
Kepemimpinan nasional Indonesia mendatang secara politik harus memiliki kemampuan bertindak dan memutuskan dengan paramater Panasila dan UUD 1945 serta kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Sehingga memberi kejelasan kepada rakyat ke arah mana bangsa Indonesia melangkah. Kepemimpinan nasional Indonesia mendatang harus dapat memberikan kemantapan secara ideologis dan politis kepada rakyat dan tidak membiarkan rakyat berdiri di ambang keraguan menghadapi tantangan‐tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Kepemimpinan nasional Indonesia harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dalam bidang demokrasi pada satu sisi, dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada sisi yang lain. Cita‐cita demokrasi harus dilaksanakan di dalam kerangka keutuhan NKRI. Kepimimpinan nasional Indonesia mendatang harus mempunyai komitmen menjaga moral bangsa, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya.
Untuk menciptakan kepemimpinan nasional seperti dimaksud, partai politik memiliki peran penting. Partai politik adlah sarana rekrutmen kepemimpinan nasional yang mampu menhantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkedilan. Institusionalisasi partai melalui pengakaran basis akar rumput, penguatan legitimasi, pembuatan aturan main, dan peningkatan kemampuan partai dalam pemerintahan menjadi prasyarat dasar bagi partai politik yang kuat yang dapat menghasilan kepemimpinan nasional yang kuat dan legitimate.
Partai GERINDRA akan memperjuangkan tatanan politik nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi, UUD 1945. Yakni, penerapan sistem pemerintahan presidensil murni, kemandirian dan keterkaitan fungsional antara lembaga tinggi negara yang sehat dan tidak saling menjatuhkan, serta pembenahan lembaga, badan, atau komisi yang dibentuk dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Dalam pandangan Partai GERINDRA, sistem dan tatanan politik yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang dilaksanakan secara konsekuen.
Terkait dengan pelaksaan demokrasi yang memberikan kebebasan sebebas‐bebasnya, kini bangsa kita tengah menghadapi pilihan, mana yang diutamakan, kemakmuran rakyat atau kebebasan yang sebebas‐bebasnya. Menghadapi pilihan itu, Partai GERINDRA akan mengutamakan kemakmuran rakyat sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Demokrasi dan kebebasan hanya merupakan salah satu alat, sedang tujuan utama kita berbangsa dan bernegara adalah kemakmuran rakyat.
2. Bidang Ekonomi
Kebijakan perekonomian harus mendukung cita‐cita welfare state (negara kesejahteraan) yang berkeadilan. Untuk itu diperlukan langkah yang tepat untuk menormalisasi kehidupan ekonomi rakyat dengan kembali memperjuangkan paham ekonoi kerakyatan.
Sejak era Orde Baru, ekonomi Indonesia cenderung berwatak kapitalistik. Meskipun tumbuh dengan stabil, pemerataan masih menjadi isu utama. Angka kemiskinan absolut dan pengangguran memang berhasil dikoreksi dengan baik, namun liberalisasi ekonomi pada tahun 1980‐an telah menyebabkan Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi 1997‐1998 merupakan buah liberalisasi yang didorong oleh kekuatan‐kekuatan organisasi dana moneter internasional (IMF) sehingga pembangunan Indonesia mengalami kemunduran bertahun‐tahun.
Keadaan ekonomi di era reformasi bertambah buruk. Identitas liberal‐kapitalistik semakin nyata dan terbukti dengan berbagai produk aturan yang liberal. Kendali kebijakan ekonomi tetap di tangan ekonom yang bermazhab neoliberal yang memasarkan resep Konsensus Washington dengan pivatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Privatisasi dilakukan dengan menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pihak asing. Kemudian peran pemerintah/negara dalam ekonomi semakin dikikis dan diserahkan pada mekanisme pasar sebebas‐bebasnya karena dianggap distorsi terhadap pasar. Liberalisasi dilakukan dengan menghilangkan proteksi dan subsidi. Selanjutnya, investasi asing masuk dengan fasilitas yang mudah dan luas tanpa kendali.
Keadaan ini telah menciptakan dominasi asing dalam kepemilikan unit ekonomi. Ekonomi rakyat makin tersisih. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Terjadi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, tidak ada pemerataan. Pembangunan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang.
Sistem ekonomi liberal‐kapitalistik harus dikoreksi karena gagal mensejahterakan rakyat. Partai GERINDRA memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Kebijakan perekonomian harus berdasar pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), sebagai ruh dari setiap kebijakan ekonomi. Karena itu kepemilikan negara terhadap alat‐alat perekonomian dan kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dipertahankan, dan diusahakan pengembalian seluruh alat‐alat perekonomian dan kekayaan yang telah berpindah kepemilikan terutama yang erat kaitannya dengan keamanan nasional.
Partai GERINDRA akan mengembangkan koperasi sebagai bangunan ekonomi yang ideal pada dataran mikro dan makro. Koperasi merupakan soko guru perekonomian, sebagai prinsip dasar susunan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan bentuk nyata dari usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi harus dihidupkan dan digerakkan sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Partai GERINDRA menempatkan koperasi sebagai model ideal susunan perekonomian Indonesia dengan sebuah harapan yang kuat untuk enghilangkan corak individualistik dan kapitalistik dari wajah perekonomian Indonesia.
Sebagai negara agraris, prioritas pembangunan ekonomi harus lebih banyak dicurahkan pada sektor pertanian, sebagai sektor profesi terbesar bangsa ini. Dalam konteks ini diperlukan penataan untuk menyelesaikan masalah‐masalah klasik di sektor pertanian seperti pengadaan pupuk, benih, lahan, infrastruktur, modal dan pemasaran hasil pertanian. Kebijakan terintegrasi yang berpihak pada petani akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju dan sebagai bangsa kita akan berdaulat secara pangan.
Potensi ekonomi lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor kelautan. Tiga perempat wilayah Indonesia merupakan lautan dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada. Identitas kita sebagai negara maritim perlu diperkuat dengan menjadikan laut sebagai lahan penghidupan rakyat.
Perlu ditata ulang hubungan petani dan tanah, hubungan pekerja dan industri, hubungan penjaja dan pasar, hubungan nasabah dan perbankan. Dunia usaha harus digairahkan. Pemerintah melindungi dunia usaha. Monopoli harus dicegah, baik dalam sektor industri maupun ditribusi. Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha harus dilindungi dari praktek monopoli dan konglomerasi.
Tak dapat dihindari pembangunan membutuhkan biaya. Penerimaan negara dari pajak harus lebih ditingkatkan dengan memberikan keprcayaan kepada wajib pajak bahwa dana pajak akan diembalikan untuk pembangunan. Selama ini biaya pembangunan sedikit banyak tergantung pada pinjaman lunak dan hibah. Mekanisme hutang luar negeri yang sering digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan, telah menjadi kebiasaan buruk. Hutang telah menjadikan negara ini tidak berdaulat secara ekonomi. Setiap kebijakan ekonomi pemerintah tak lepas dari kontrol asing sebagai donatur.
Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Sumber‐sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nsional. Karena itu, perlu renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat. Partai GERINDRA menolak peminjaman hutang luar negeri baru karena akan menambah beban rakyat melalui APBN.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah penarikan modal asing ke dalam negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di luar sektor‐sektor hilir (bukan terkait kekayaan alam). Untuk itu diperlukan stabilitas politik, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan produksi termasuk tersedianya pekerja yang berkualitas. PMA perlu diatur sehingga mendukung pembangunan bukan menguasai ekonomi nasional.
Partai GERINDRA mendukung dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya wirausaha/wiraswasta (enterpreneur) khususnya usaha kecil dan menengah. Wujud dukungan tersebut termasuk kredit mikro dan pengurangan junlah izin dan aturan yang dapat menghambat investasi dan duniausaha. Birokrasi pemerintahan harus dikurangi agar iklim usaha yang kondusif dapat tercipta.
Sementara itu, globalisasi berwatak neoliberal yang kini melanda dunia, perlu disikapi secara kritis. Di bidang ekonomi, globalisasi belum menguntungkan negara‐negara berkembang termasuk Indonesia. Perdagangan dunia tetap dikuasai negara‐negara maju tertentu. Dalam globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia hanya menjadi pasar, obyek dari sebuah sistem ekonomi dunia yang tidak berimbang. Karenanya, Partai GERINDRA senantiasa berpegang teguh pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, dan menolak setiap sistem ekonomi yang jelas‐jelas merugikan dan menyengsarakan rakyat.
Partai GERINDRA menolak bentuk liberalisasi perdagangan seraya mengedepankan kebijakan proteksi bagi komoditas perdagangan dalam negeri. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang kini diterapkan Indonesia baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, berpangkal pada kontrol kuasa ekonomi asing terhadap Indonesia. Indonesia dan negara‐negara berkembang dipaksa mencabut subsidi terhadap berbagai komoditas strategis sehingga memungkinkan bagi produk yang akan daang dari negara lain, dalam hal ini negara maju seperti AS dan Uni Eropa, bisa bersaing bebas. Namun di sisi lain, negara‐negara maju tersebut menerapkan kebijakan subsidi bagi produksi komoditas mereka untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Partai GERINDRA mendukung dilakukannya peninjauan kembali terhadap undang‐undang yang syarat kepentingan asing seperti UU Penanaman Modal dan UU Migas.
Terkait privatisasi, Partai GERINDRA menolak kebijakan privatisasi atas BUMN. BUMN sebagai organ taktis bisnis negara memiliki peran yang signifikan dalam menambah pemasukan negara serta pelayanan kepada asyarakat. Eksistensi BUMN merupakan wujud kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya produksi yang ada di negara ini. BUMN harus efisien, efektif, dan bukan menjadi sapi perah dari korupnya struktur birokrasi negara. Karena itu, BUMN harus dikelola oleh manajemen yang profesional dan tidak menjadi tempat penampungan penempatan politik.
Partai GERINDRA menyetujui partisipasi modal swasta, modal dalam negeri maupun asing, di dalam susunan modal perseroan‐perseroan BUMN, berupa investasi pasif (portfolio investment). Dengan demikian, BUMN yang memerlukan tambahan modal akan tetap dikendalikan oleh pemerintah selaku pemegang saham penentu (controlling shareholder) dan saham pemerintah merupakan “Golden Share”. Pemodal swasta dalam negeri maupun asing tetap sebagai investor pasif.
Partai GERINDRA menuntut adanya pengajuan penghapusan hutang luar negeri yang dikorup (odius debt). Hutang luar negeri adalah sumber masalah. APBN yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum, dialokasikan membayar hutang. Sementara alokasi lain seperti pendidikan dan kesehatan mendapat jatah yang kecil. Padahal kebijakan peminjaman hutang oleh pemerintah pun seringkali tidak tepat guna bahkan banyak dikorupsi para pejabatnya sediri. Permohonan penghapusan hutang luar negeri merupakan cara legal dan sah untuk mengurangi beban hutang dan tak akan membuat cutr buruk Indonesia di dunia Internasional. Cara ini dilakukan negara‐negara lain. Karena itu, langkah penghapusan hutang luar negeri yang dikorup adalah langkah strategis agar penggunaan APBN sebagai dana rakyat bisa makimal untuk kesejahteraan rakyat.
Partai GERINDRA memandang perlunya Garis‐Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai perencanaan, arah dan ukuran pembangunan ekonomi. Amandemen UUD 1945 (1999‐2002) telah menyederhanakan tugas MPR dengan tidak diberikan wewenang dalam menyusun GBHN. Lebih buruk lagi, penyusunan GBHN tidak dilimpahkan kepada Lembaga Tinggi Negara manapun. Sehingga pembangunan ekonomi Indonesia berjalan tanpa perencanaan jangka panjang.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah penduduk miskin Indonesia (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) masih relatif tinggi baik menurut ukuran BPS maupun standar internasional. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Jumlah pengangguran pun tetap tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa ini. Bahkan di era reformasi, kemiskinan sudah berubah wujud menjadi bentuk kemiskinan yang sistemik. Dalam hal ini kemiskinan adalah hasil dari kegagalan pemerintah dalam mengatur negara.
Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Penciptaan lapangan kerja harus ditingkatkan sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan merupakan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Partai GERINDRA menjadi garda terdepan dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, petani, warga terbesar di republik ini, dengan hanya memiliki lahan rata‐rata 0.3 hektar telah dihimpit oleh kemiskinan struktural. Nilai tukar petani (term of trade) yang fluktuatif menyebabkan pendapatan para petani tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan. Partai GERINDRA akan mengedepankan kebijakan pembangunan yang pro petani untuk mengikis kemiskinan struktural dan melindungi ptani yang termarjinalisasi akibat proses pembangunan.
Nelayan pun senantiasa hidup dalam lingkaran kemiskinan tak berujung. Akses terhadap permodalan yang minim, penggunaan teknologi penangkapan ikan yang masih tradisional, serta keberpihakan pemerintah yang minim pada sektor perikanan dan kelautan, menjadi rangkaian simpul kemiskinan yang selalu mendera nelayan. Partai GERINDRA akan secara bersungguh‐sungguh meningkatkan harkat dan martabat petani dan nelayan dari kubangan kemiskinan dengan menyediakan akses permodalan yang brsahabat dengan petani‐nelayan dan mendukung modernisasi teknologi pertanian dan penangkapan ikan.
Partai GERINDRA juga memperjuangkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan seperti PNS honorer, guru bantu, dan para buruh pabrik yang penghasilannya masih dibawah upah minimum. Bagi PNS honorer dan guru bantu, kejelasan status dan peningkatan pendapatan merupakan agenda utama yang harus dilaksanakan. Sementara bagi para buruh, jaminan pendapatan diatas upah minimum serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kepedulian utama Partai GERIDRA.
Selanjutnya kelompok fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, dan usia lanjut, merupakan kelompok masyarakat yang harus mendapat perhatian dan perlindungan negara. Partai GERINDRA memandang bahwa kelompok masyarakat dimaksud bukan merupakan beban tetapi tenaga potensial yang harus diberdaykan secara sosial dan ekonomi sehingga berdaya guna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
Kebijakan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang selama ini diimplementasikan oleh pemerintah cenderung bersifat temporer, kuratif, dan sumbangan (charity). Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) misalnya, lebih merupakan akibat dari kenaikan harga BBM yang cenderung bersifat amal dan tidak mendidik masyarakat miskin. Bagi Partai GERINDRA pembagian BLT harus diformulasikan melalui penciptaan lapangan kerja padat karya di lingkungan kelompok mskin dimana yang bekerja dan mendapat upah adalah kelompok miskin penerima BLT. Partai GERINDRA berpendirian bahwa masyarakat miskin harus dijadikan subyek yang harus membebaskan diri dari kemiskinan.
Selain itu, untuk mensejahterakan rakyat, Partai GERINDRA berkomitmen menjamin hak‐hak tiap individu dan keluarga dalam memperoleh pendapatan minimum yang layak dan sesuai agar mampu memenuhi kebutuhan pokok.
Partai GERINDRA berjuang mendorong adanya perlindungan sosial secara sistemik jika individu dan keluarga berada dalam situasi rwan sehingga rakyat pada akhirnya mampu menghadapi social contingencies, seperti lanjut usia, sakit, menganggur, dan kemiskinan yang berdampak mengarah pada krisis sosial. Partai GERINDRA juga bersikap sama terhadap setiap warga negara untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi bagi balita, sanitasi, dan air bersih tanpa adanya pembedaan status dan kelas sosial.
Partai GERINDRA akan mengembangkan kembali Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu instrumen pengendalian penduduk. Ledakan penduduk merupakan salah satu masalah dasar kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan penduduk yang tak terkendali akan mengganggu persediaan pangan yang dapat berakibat pada kelaparan, gizi buruk dan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan
Pembangunan ekonomi dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian, sektor yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir, ada keterkaitan antar usaha pertanian serta antar sektor menuju kerjasama saling menguntungkan.
Kondisi saat ini belum adil, subsistem produksi (on farm) masih menjadi mata rantai terlemah. Petani sebagai produsen masih dihadapkan pada permasalahan ketersediaan input (benih, pupuk, obat‐obatan dan lain‐lain) dengan harga terjangkau. Sementara itu petani juga menghadapi resiko produksi sebagai konsekuensi atas ketergantungan kepada alam, dan resiko harga. Dengan kondisi ini, petani sulit mencapai produktivitas dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Sampai saat ini nilai tukar petani masih rendah dan petani belum banyak ikut menikmati peningkatan nilai tambah produk pertanin. Karena itu, pembangunan pertanian dengan strategi pendekatan sistem agribisnis masih harus terus ditingkatkan. Partai GERINDRA akan berusaha mendorong lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pertanian, khususnya sektor usaha tani.
Pembangunan pertanian diarahkan untuk kebijakan yang berpihak pada pertanian, pelayanan penyuluhan, penyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan pertanahan yang berkeadilan, kemudahan akses permodalan, serta upaya pemerataan nilai tambah sebagai upaya meningkatkan nilai tukar petani menuju kemakmuran petani.
Sektor perikanan dan kelautan, seperti halnya pertanian, merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ini memiliki potensi besar dan bisa menjadi modal utama pembangunan bangsa. Ironisnya potensi besar ini justru dieksploitasi oleh bangsa dan negara lain, dengan melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.
Pembangunan sektor perikanan dan kelautan difokuskan dengan membangun nelayan sebagai subyek utama. Partai GERINDRA menilai pembangunan kedua sektor akan berhasil dengan memberdayakan kelompok nelayan. Pemberdayaan nelayan dilakukan dengan memberikan akses permodalan yang memadai dan memahami karakterisitik nelayan serta memordnisasi teknologi penangkapan ikan.
Dengan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal, pemerinatah harus melindungi dan melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk illegal fishing yang dilakukanpihak asing. Upaya ini sejatinya menegakkan kedaulatan laut Indonesia.
Partai GERINDRA memperjuangkan perlindungan petani dan nelayan beserta komoditinya. Perlindungan dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pentingnya keberadaan petani dan nelayan. Bagi Partai GERINDRA, profesi petani dan nelayan adalah profesi mulia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.
5. Bidang LIngkungan Hidup dan Kehutanan
Pemanasan global (global warming) merupakan permasalahna penting yang menentukan keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Penebangan hutan secara liar (illegal logging) dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak ramah lingkungan menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan. Secara akumulatif, kondisi ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan berakibat terjadinya bencana yang datang silih berganti
Partai GERINDRA menilai kurangnya infrastruktur serta lemahnya kesadaran atas kelestarian alam, telah menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang kerusakan hutan tercepat di dunia. Untuk itu, pengelolaan hutan, laut dan seisinya harus dengan tata rencana yang baik dan berkelanjutan untuk menghindari unsur‐unsur eksploitatif yang memicu kerusakan alam.
Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang baik harus menyertakan pemerintah lokal dan masyarakat adat setempat dengan tetapdiawasi oleh pemerintah pusat. Hal ini selain memberikan kontribusi positif secara pemuliaan alam juga berdampak ekonomis. Iklim mengisi ruang hidup kita baik secara individu maupun sosial, karena itu menegakkan keadilan iklim harus melibatkan kesadaran dan komitmen semua pihak dan mendesak terciptanya kebijakan inustrialisasi yang pro‐lingkungan hidup serta melakukan tindakan tegas kepada pelaku perusakan alam. Partai GERINDRA mendukung kebijakan disiplin pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya secara sistemik sebagai antisipasidegradasi lingkungan hidup.
Partai GERINDRA mendukung segala upaya pelestarian dan perlindungan hutan alam serta satwa liar yang merupakan kekayaan bangsa. Hukum dan peraturan‐peraturan yang berlaku akan ditegakkan secara tegas dan tuntas. Korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup akan diberantas secara menyeluruh. Penyelundupan satwa lair ke luar negeri akan dihentikan. Pencemaran udara, laut, dan darat, akan dipantau dan dihentikan.
Dalam pengelolaan sektor kehutanan, Partai GERINDRA juga akan mendorong diberlakukannya sistem kehutanan rakyat. Yakni sebuah sistem yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan aturan‐aturan lokal yang disepakati bersama oleh rakyat itu sendiri. Sistem Hutan Kerakyatan tidak mengarah hanya pada kayu, namun pada pengembangan pengelolaan hasil hutan non kayu sebagai produk utama. Kalaupun menebang hutan, hal tersebut hanya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan komunitas. Peran pemerintah dalam sistem hutan kerakyatan akan lebih pada dukungan (fasilitas), kemitraan, pembuat kebijakan umum (prinsip‐prinsip) dan pengakuan kawasan kelola rakyat.
Partai GERINDRA akan melaksanakan program pohon aren sebagai upaya ramah lingkungan sekaligus menuju swasembada energi. Pohon aren dapat dikembangkan sebagai sumber ethanol. Pohon aren juga tahan erosi dan dapat menjadi sumber reboisasi lahan‐;ahan gundul. Pengembangan program pohon aren juga akan memperluas lapangan kerja.
6. Bidang Sosial, Budaya, dan Pendidikan
Memelihara dan memajukan peradaban merupakan program jangka panjang di bidang sosial budaya. Kebijakan sosial budaya seharusnya mampu menempatkan peradaban sebagai motivasi penting dalam memajukan bangsa dan negara. Berkat keluhuran sistem nilai sistem budaya, bangsa Indonesia mampu bertahan dari berbagai krisis. Negara wajib melindungi kekayaan dan nilai‐nilai sosial budaya masyarakat dan melestarikannya demi kesejahteraan umum.
Kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia adalah hasil perjalanan bangsa Indonesia yang telah membentuk identitas dan jati diri bangsa. Kekuatan budaya mempunyai peran penting mengatasi masalah‐masalah kebangsaan. Tanpa kebudayaan yang kuat dan berakar, kita akan gamang menghadapi globalisasi dan masa depan yang kompetitif. Pembangunan di bidang kebudayaan merupakan landasan bagi prioses pembangunan karakter dan bangsa (character and national building).
Partai GERINDRA menilai, dalam menghadapi globalisasi budaya yang ditandai arus masuknya budaya bangsa lain, maka kita harus memperkokoh budaya bangsa. Warisan budaya (cultural heritage) bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dikembangkan dan diperbaharui agar dapat menjadi penuntun menuju masa depan.
Di bidang pendidikan, Partai GERINDRA mendukung peningkatan anggaran pendidikan nasional hingga 20%. Peningkatan anggaran merupakan konsekuensi logis dalam menciptakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus sebagai sebuah bentuk realisasi dari tangung jawab konstitusi. Peningkatan anggaran harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Pendidikan tingkat menengah (menengah tingkat pertama dan menengah atas) harus lebih dijuruskan pada pendidikan kejuruan terutama teknik dan ekonomi, yang bisa langsung terserap dunia kerja. Partai GERINDRA mengusung konsep pendidikan siap pakai di tingkat sekolah lanjutan, yang dapat menciptakan lulusan siap kerja.
Partai GERINDRA akan memperjuangkan Wajib Belajar 12 tahun sebagai kelanjutan Wajib Belajar 9 Tahun. Persaingan global yang terjadi menuntut tumbuhnya sumber daya manusia handal, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Sehingga Wajib Belajar 12 Tahun hingga jenjang pendidikan tingkat atas, akan menjadi prioritas Partai GERINDRA dalam meningkatkan kecerdasan bangsa.
Selain mengusung Wajib Belajar 12 Tahun, Partai GERINDRA akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga didik untuk memajukan kualitas pembangunan pendidikan di ndonesia. Rendahnya insentif menjadi tenaga didik telah menyebabkan minat generasi muda untuk meneruskan mencerdaskan bangsa sebagai tenga didik, semakin menurun. Selanjutnya, kualitas tenaga didik Indonesia semakin lama semakin menurun pula.
Partai GERINDRA juga mengusung pembangunan perpustakaan daerah dengan standar internasional di setiap kabupaten, sebagai upaya sistemik membangun minat serta karakter akademis masyarakat Indonesia. Salah satu infrastruktur terpenting dalam mengembangkan khazanah akademik adalah perpustakaan yang menyediakan berbagai macam umber ilmu. Perpustakaan menjadi pusat aktivitas masyarakat, tidak hanya untuk membaca atau berdiskusi, namun disana juga masyarakat dapat mengembangkan wawasan serta bersosialisasi secara produktif dalam membangun daerah. Partai GERINDRA memberikan perhatian penuh pada optimalisasi fungsi perpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga apat bersaing dengan negara‐negara lain.
Secara sistemik, Partai GERINDRA akan memperjuangkan pembangunan sistem pendidikan yang humanis, bukan sistem pendidikan yang liberal‐kapitalistik. Partai GERINDRA menolak liberalisasi di bidang pendidikan yang dapat menjadikan pendidikan sebagai awal dari startifikasi sosil. Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat. Pendidikan bukanlah komoditas perdagangan yang diperjualbelikan, namun merupakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan rakyatnya. Dengan demikian, Partai GERINDRA akan meletakkan kembali posisi pengelolaan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam hauan UUD 1945.
7. Bidang Hukum
Indonesia adalah negara hukum, demikian naskah Penjelasan UUD 1945. teks ini tetap bersemi di hati rakyat Indonesia sebagai kesepakatan luhur. Hukum menyangkut kesadaran hukum masyarakat, perangkat peraturan perundangan, dan aparat penegak hukum. Partai GERINDRA memperjuangkan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum harus menyentuh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Kelemahan di bidang hukum terkait perangkat peraturan perundang‐undangan. Perlu penataan kembali struktur dan lembaga‐lembaga hukum yang ada. Lemahnya perangkat peraturan perundangan seringkali akibat substansi yang komprehensif dan tidak konsisten. Hal ini terjadi karena tak ada keserasian antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perundang‐undangan, dan menonjolnya kepentingan kelompok ketimbang kepentingan nasional. Kenyataan ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu perlu usaha keras melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan‐perundangan yang ada dan menserasikannya.
Kelemahan aparat penegak hukum tergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatnya. Di samping kurangnya komitmen moral, juga terlalu banyak lembaga yang difungsikan sebagai aparat penegak hukum. Terjadi tumpang tindih dan tabrakan antar aparat penegak hukum. Karena itu, diperlukan penyederhanaan dan penyegaran aparat penegak hukum sehingga terjadi keadilan dan persamaan hak di depan hukum. Diperlukan aparat penegak hukum yang bersih, profesional dan bermartabat.
Partai GERINDRA akan memperjuangkan terciptanya tertib hukum nasional yang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Idonesia. Peningkatan penegakan hukum dilakukan dengan menyelesaikan kasus‐kasus pelanggaran hukum dan mengikutsertakan rakyat dalam penegakan hukum. Untuk itu perlu pendidikan publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
Partai GERINDRA memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta melakukan tindakan hukum yang tegas kepada pelaku yang terlibat KKN. Pemberantasan korupsi yang harus dilakukan dari atas tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, dan semata‐mata berdasarkan penegakan hukum. Pemberantasan korupsi yang tebang pilih dapat menyebabkan tindakan itu menjadi alat kekuasaan. Pada dasarnya pemberantasan korupsi yang terpentingadalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diiringi perbaikan sistem birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum secara tegas.
Terkait kepentingan nasional di bidang ekonomi, Partai GERINDRA mendesak dilakukannya penyesuaian terhadap undang‐undang yang tidak sehaluan dengan UUD 1945 seperti Undang‐Undang Penanaman Modal, Undang‐Undang Migas, dan undang‐undang lainnya yang bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan.
8. Bidang Hak Asasi Manusia
Negara menegakkan kemanusiaan yang beradab. Warganegara terhadap hukum, tidak diperlakukan sebagai subyek yang secara potensial pelaku perbuatan pelanggaran hukum. Negara menghargai kesetiaan rakyat terhadap negara dan amal bakti warga terhadap terhadap masyarakat dan negara. Warga negara harus menghormati perjanjian luhurnya kepada negara sebagai organisasi. Siapa saja yang berikrar menjadi bagian dari organisasi negara dengan sendirinya harus menghormati hak negara. Negara menghormati hak‐hak pribadi warga negara ssuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebgai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya Pengadilan HAM merupakan sesuatu yang over bodig (berlebihan).
Penghormatan terhadap hak‐hak asasi manusia harus ditempatkan dalam perspektif hukum. Hukum disusun antara lain untuk mengatur bagaimana warga negara menjalankan hak‐haknya sebagai pribadi. Hak‐hak warga negara secara pribadi tak dapat dijalankan di luar hukum. Negara sebagai organisasi berjalan sesuai hukum. Warga negara yang merasa hak‐haknya dilanggar oleh negara dapat menggugat negara dan pejabatnya secara hukum.
Hak‐hak asasi manusia adalah materi sistem hukum. Jika hak‐hak asasi manusia belum secara lengkap tercermin dalam hukum positif, maka sistem hukumnya yang harus disempurnakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerancuan sistem. Karena itu, diperlukan klarifikasi kedudukan hak‐hak asasi manusia di satu pihak, dan sistem hukum pada pihak lain.
Hak‐hak asasi manusia yang bersifat universal seharusnya mempertimbangkan partikularisme budaya dan kepentingan nasional. Partai GERINDRA menolak dijadikannya isu hak‐hak asasi manusia sebagai instrumen politik pihak asing untuk mendikte dan campur tangan dalam urusan domestik negar Indonesia. Standar ganda dalam penerapan hak‐hak asasi manusia adalah indikator isu hak‐hak asasi manusia hanya dijadikan alat politik kekuasaan.
Secara umum, ruang lingkup negara dalam pemenuhan hak asasi manusia terangkai dalam tiga titik penting, yaitu tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, dan pemenuhan hak perdamaian dan pembangunan.
Pemenuhan hak sipil dan politik terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemberian ruang yang adil bagi rakyat untuk berpartiipasi dalam aktivitas politik, tidak ada diskriminasi ras dan gender, bahkan secara sistemik perlu affirmative action untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ruang politik.
Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak kesehatan, hak membentuk serikat pekerja, dan hak atas jaminan sosial.
Pemenuhan hak perdamaian dan pembangunan, adalah tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan adanya pembangunan berkelanjutan di setiap daerah di Indonesia, yang disertai dengan penciptaan suasana aman, damai, dan kondusif di setiap wilayah.
Atas ketiga hal ini, Partai GERINDRA berkomitmen untuk berjuang dalam pemenuhan hak‐hak asasi manusia sebagaimana yang dimandatkan dalam UUD 1945 demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Pembinaan Hankam harus diartikan sebagai pembinaan pertahanan dan keamanan tanpa memisahkan pengertian pertahanan di satu pihakdan keamanan di pihak lain. Kedua unsur itu tak dapat dipisahkan, tindak pertahanan menimbulkan keamanan. Perasaan aman menguatkan dasar‐dasar pertahanan. Karena itu organisasi Hankam harus mencerminkan keutuhan pengertian pertahanan‐keamanan, dan bukan sebaliknya.
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang telah terbukti keampuhannya harus lebih dioperasionalkan yang didukung dengan peningkatan profesionalisme Tentara Nasiona Indonesia (TNI) dan modernisasi infrastruktur Alutsista (alat utama sistem senjata) TNI serta profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di samping itu, manajemen pertahanan yang handal yakni dalam kultur, struktur kemanan, hubungannya dengan negara, anggaran, doktrin, postur dan operasi, hubungan sipil‐militer, baik itu dalam manajemen kepolisian maupun TNI harus mendapat perhatian khusus untuk mencapai pertahanan negara yang kuat dan kondusif.
Partai GERINDRA akan memperjuangkan pengembangan industri pertahanan nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan dalam neeri. Industri pertahanan nasional yang kuat akan mampu menjawab tantangan‐tantangan masa depan terkait ancaman militer dan non militer dari luar negeri, separatisme, dan perubahan geopolitik yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pembinaan keamanan dan penegakan hukum, selain adanya upaya aktif dari pemerintah, pembangunan sektor ini juga mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat. Tidak hanya sebagai obyek, masyarakat menjadi subyek yang berperan melakukan fungsi kontrol. Implikasi upaya melibatkan masyarakat ke sektor keamanan mensyaratkan kerangka aturan legal sebagai bentuk kontroldemokratik trhadap sektor keamanan, mekanisme pengawasan yang efektif, misalnya melalui DPR untuk mengawasi anggaran, operasi militer dan hak asasi manusia (HAM).
Partai GERINDRA memiliki komitmen dalam pembenahan aspek regulasi sektor pertahanan. Perlu ada pembagian tugas yang jelas antara TNI dan Polri melalui penmyelarasan aturan‐aturan yang ada. Meskipun sejak 2003 sudah ada white defensepaper, UU Pemisahan TNI‐Polri (Tap MPR No VII/2000), namun masih terjadi kerancuan dalam UU No. 3/2002, yakni bahwadalam tugas militer masih disebutkan: menjaga rakyat dari berbagai kemungkinan ancaman. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kerancuan tanggung jawab antara TNI dan Polri, yang dapat memperlemah soliditas struktural di internal sektor keamanan. Pembenahan regulasi diperluklan untuk menciptakankondisis pertahanan yang kuat dan kondusif.
10. Bidang Otonomi Daerah
Otonomi daerah, yang merupakan bentuk pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah delegasi kekuasaan secara vertikal dengan mengindahkan genus kekuasaan yang bersifat tunggal dan utuh. Otonomi daerah adalah kewenangan administratif yang diberikan kepada daerah, dalam batas‐batas tertentu demi kelancaran pembangunan, dan secara teknis menyederhanakan jalur birokrasi vertikal. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menyimpang dari asas didirikannya NKRI, Partai GERINDRA akan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh peraturan perundang‐undangan yang tidak sejalan dengan kaidah‐kaidah otonomi daerah.
Lemahnya infrastruktur daerah telah menyebabkan inefisiensi dalam implementasi otonomi daerah. Pembangunan daerah tidak berjalan sesuai harapan. Pemimpin daerah menjadi “raja‐raja”kecil. Lebih jauh dampak negatif yang terjadi adalah terdesentralisasinya korupsi. Korupsi yang sebelumnya terpusat, denga pemberlakuan otonomi daerah, menyebar ke daerah kabupaten/kota melalui korupsi APBD. Hal ini terjadi karena lemahnya profesionalisme aparat pemerintah daerah , lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum, dan kegagalan konsep desentralisasi yang tak terkendali. PartaiGERINDRA menilai otonomi daerah lebih efektif dan terkendali jika sampai tingkat provinsi.
Terkait masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, rakyat semakin jenuh terhadap politik. Kejenuhan ini dapat dilihat denga semakin besarnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam Pilkada. Kejenuhan ini berpotensi negatif pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang bermuara pada rendahnya legitimasi pemeintah. Selain itu Pilkada telah menyebabkankonflik horisontal dalam masyarakat yang kontraproduktif. Partai GERINDRA akan melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan Pilkada dan mengupayakan penyelenggaraan Pilkada secara srentak.
Partai GERINDRA akan melakukan peninjauan ulang terhadap semua Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan, suku, agama dan ras. Partai GERINDRA menjunjung tinggiprinsip persamaan hak antara suku, agama dan ras. Partai GERINDRA akan melawan semua Perda yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partai GERINDRA menilai kehadiran kebijakan otonomi daerah merupakan langkah maju dalam tata pemerintahan Indonesia. Namun otonomi daerah yang berjalan tanpa kontrol pemerintah pusat dapat menyebabkan ketimpangan horisontal antar daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam berpotensi maju, sementara daerah yang minim potensi sumber daya alam akan semakain terbelakang. Dengan bentuk negara kesatuan, semangat desentralisasi harus menemukan modifikasi yang tepat, sehingga kesenjangan daerah yang miskin dan kaya bisa teratasi dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Partai GERINDRA memperjuangkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tetap berada dalam koridor negara kesatuan, dengan orientasi luhur untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
11. Bidang Agama
Strategi kebijakan yang belum pernah mampu dirumuskan Indonesia dalam masalah agama adalah bagaimana menempatkan kehidupan beraama di Indonesia dalam format kemasyarakatan dan kenegaraan Pancasila. Sehingga keluhuran agama dapat dipelihara, dan kemajuan bangsa dapat sejalan berkembang.
Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap‐tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewenan dari ajaran agama.
Kerukunan antarumat beragam merupakan modal dasar tetap eksisnya bangsa Indonesia. Pembinaan kerukunan dengan dasar saling menghormati ajaran agama masing‐masing menjadi prasyarat terbinanya kerukunan antarumat beragama yang kondusif. Menyadari pentingnya agama dan kerukunan antar umat beragama, Partai GERINDRA bersikap senantiasa menjamin kebebasan beragama, menjaga kemurnian ajaran agama, dan membina kerukunan antarumat beragama.
12. Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
Politik luar negeri dan hubungan internasional harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Hubungan bilateral, multilateral dan kedudukan Indonesia dalam organisasi‐organisasi internasional harus didasarkan pada kepentingan nasaional. Indonesia harus menjadi bangsa terhormat dan bermartabat dalam pergaulan internasional dan senantiasa pro‐aktif dalam perdamaian dunia.
Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif harus ditempatkan dalam konteks aktual zaman. Perubahan‐perubahan geopolitik di tingkat regional dan dunia menuntut strategi diplomasi yang handal. Indonesia harus menjadi subyek yang menentukan sikap sendiri, bukan obyek dari pertarungan politik internasional.
Partai GERINDRA akan memperjuangkan politik luar negeri yang progresif, yang dapat menempatkan Indonesia kembali sebagai negara yang berperan dan dihormati di Asia dan dunia. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara‐negara Asia seperti Republik Rakyat Cina, Jepang, India, Korea Selatan di bidang ekonomi.
Berakhirnya Perang Dingin tidak dengan sendirinya menampilkan Amerika Serikat sebagai kekuatan adikuasa tunggal. Dunia menjadi multipolar. Ada berbagai kakuatan yang berpengaruh dalam pentas politik masyarakat internasional. Uni Eropa menjanjikan kemajuan ekonomi. Republik Rakyat Cina (RRC) semakin menunjukkan kekuatan ekonomi, militer dan nuklir. Republik Federasi Rusia, sejak di bawah pemerintah Vladimir Putin berhasil membawa kembali kehormatan Rusia di bidang ekonomi dan militer. India berkembang pesat ekonominya dan di bidang militer memiliki kekuatan nuklir. Negara‐negara sosialis Amerika Latin seperti Venezuela, Argentina, Brasil dan Bolivia mempunya potensi ekonomi yang kuat dan berani menentukan jalan sendiri yang seringkali bertentangan dengan ebijakan luar negeri Amerika Serikat. Negara‐negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia sangat kaya dan tangguh kekuatan militernya. Iran memiliki potensi ekonomi karena minyak dan mengembangkan teknologi nuklir.
Tumbuhnya kekuatan‐kekuatan baru ini memaksa masyarakat internasional kembali ke meja perundingan sebagai jalan terbaik mencari penyelesaian konflk. Invasi AS atas negara berdaulat Irak terbukti gagal dan telah menyebabkan AS semakin terkucil dan terpuruk dalam pergaulan duna.
Indonesia harus dapat memainkan peran dalam era baru internasional. Nilai strategis karena letak kedudukan geografis, kekayaan alam, dan potensi sumber daya manusia harus bisa menjadi modal diplomasi yang menguntungkan kepantingan nasional.
Partai GERINDRA menilai perlunya reaktualisasi politik luar negeri Indonesia yang ketinggalan zaman. Paradigma regionalisme yang mengantarkan lahirnya ASEAN sudah menjadi artefak sejarah diplomasi. Sama halnya dengan Gerakan Non Blok (GNB). Politik luar negeri Indonesia ti8dak boleh diabdikan untuk melayani adidaya dan sekutu‐sekutunya. Kita juga tak dapat terus‐menerus bergantung pada “solidaritas”ASEAN yang terbukti nihil ketika bertabrakan dengan kepentingan nasional masing‐masing. Kasus lepasnya Sipadan Ligitan, konflik Ambalat, negosiasi ekstradisi dengan Singapura adalah beberapa contoh kegagalan diplomasi Indonesia. Politik luar negeri Indonesia harus diabdikan pada kepentingan nasional dengan berlandaskan kekuatan sendiri dengan penentuan ikap sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan sesungguhnya.
Reaktualisasi politik luar negeri tak hanya menyangkut kebijakan tapi juga sumber daya manusia di bidang diplomasi. Para diplomat sebagai bagian pelaksana politik luar negeri harus memiliki sifat kejuangan, keberanian, bervisi jauh ke depan dan menjaga kehormatan bangsa. Pelaksana politik luar negeri bukan jabatan yang hanya merupakan jenjang karier politik luar negeri bukan jabatan yang hanya mrupakan jenjang karier birokratik, tetapi profesionalisme.
13. Bidang Hak-Hak Perempuan
Kaum perempuan adalah mayoritas di Indonesia. Perjuangan untuk kemajuan perempuan diarahkan untuk mendapat pengakuan yang sama dengan kaum laki‐laki di berbagai bidang kehidupan. Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Perempuan bukan warnegara kelas dua yang dipinggirkan dan didiskriminasikan. Partai GERINDRA memperjuangkan pemberdayaan perempuan untuk ikut memajukan bangsa dan terbebas dari diskriminasi, ketidakadilan serta marjinalisasi.
Faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah pembuatan kebijakan publik yang sensitif gender. Kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan. Kurangnya peran perempuan di sektor politik menyebabkan perempuan menjadi obyek dan korban. Kaum perempuan juga harus mendapat akses yang sama di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu bentuk diskriminasi adalah kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan di wilayah publik maupun privt. Partai GERINDRA akan memperjuangkan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Partai GERINDRA juga akan memperjuangkan hak‐hak tenaga kerja perempuan di luar negeri untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil.
Partai GERINDRA akan melawan tegas semua undang‐undang dan peraturan‐peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pada tataran politik, kebijakan anggaran negara baik APBN maupun APBD belum berpihak pada perempuan. Hal ini terlihat nyata dari kuatnya kecenderungan sektor‐sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan penempatan buruh migran yang tidak berpihak pada perempuan. Kesehatan masyarakat masih buruk terutama kesehatan perempuan dan anak, angka putus sekolah dan buta huruf pada perempuan tetap tinggi, dan angka kematian anak dan ibu melahirkan tetap tinggi. Partai GERINDRA mendukung kebijakan anggaran pro perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia.
14. Bidang Pemuda
Pemuda merupakan elemen strategis dalam perjuangan mencapai maupun mengisi kemerdekaan. Eksistensi dan peran strategis pemuda dalam setiap babak sejarah perjalanan dan perkembangan bangsa Indonesia merupakan hal yag tidak dapat dipungkiri. Jejak langkah pemuda senantiasa tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia.
Partai GERINDRA sangat menyadari dan menghargai eksistensi serta peran pemuda Indonesia. Pemuda merupakan tulang punggung bangsa. Partai GERINDRA memposisikan sebagai rumah perjuangan pemuda Indonesia dan siap bergandengan tangan untuk menulis sejarah masadepan perjalanan bangsa.
Salah satu isu terkait dengan kepemudaan dan perubahan bangsa adalah kepemimpinan. Pemuda harus mempersiapkan diri dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional sehingga tercipta proses sirkulasi elit yang seht, dinamis, dan konstitusional. Proses regenerasi kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari dan harus dipersiapkan secara dini dan matng. Dalam konteks ini, Partai GERINDRA mendorong proses regenerasi kepemimpinan bangsa dan menjadi mitra pemuda dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas, integritas dan kenegarawanan. Bersama Partai GERINDRA, pemuda Indonesia siap menerima regenerasi kepemimpinan bangsa.
Pemuda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial, juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kemampuannya sehingga memiliki daya saing tinggi. Pemuda harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan global dengan pemuda‐pemuda dari bangsa lain.
Pemuda harus memiliki wawasan global dan membuka diri dengan berbagai dinamika global (outward looking). Menyadari pentingnya kualitas SDM pemuda, Partai GERINDRA akan memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya saing pemuda Indonesiasebagaiaset penting bangsa dan kareanya Partai Gerindra memposisikan diri sebagai mitra pemuda Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda Indonesa.
15. Bidang Perburuhan
Persoalan perburuhan selalu memprihatinkan baik terkait hubungan dengan majikan, upah, efektivitas industri dan peluang kerja, keseimbangan produksi dan konsumsi, ataupun jaminan asuransinya. Ketidakpuasan buruh terhadap manajemen kerja dan industri seringkali diungkapkan dalam bentuk pemogokan, demonstrasi, bahkan sabotase. Kondisi ini tidak kondusif bagi iklim dunia usaha dan industri serta menyebabkan hilangnya potensi investasi yang dapat mencipakan lapangan kerja.
Partai GERINDRA menilaio hubungan buruh dan pengusaha perlu ditempatkan sebagai relasi yang seimbang, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Fungsi dan status buruh dalam dunia kerja harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk kebeerhasilan dunia usaha. Buruh bukanlah pihak yang selalu membutuhkan dan harus menerima putusan majikan apa adanya. Sementara pengusaha juga tidak diposisikan selalu mengulurkan tangan membuka kesempatan kepada kelompok buruh. Hubungan yang saling menguntungkan didasarkan pada profesionalisme dan penghargaan terhadap kinerja. Maka permasalahan seperti upah, jaminan asuransi, dan pemenuhan hak‐hak dasar buruh lainnya dapat diselesaikan melalui mekanisme terbuka sesuai aturan yang adil.
Partai GERINDRA mengusung pemberdayaan kelompok buruh secara sistemik, untuk memberikan akomodasi politik sebagai saluran aspirasi. Partai GERINDRA juga mendukung partisipasi buruh dalam manajemen. Pandangan yang selama ini menjadikan buruh hanya sebagai obyek manajeman industri, perludiperluas agar buruh juga mendapatkan kesempatan sebagai subyek dalam manajemen industri. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergi antara kelompok buruh dan pengusaha yang produktif dan berkeadilan, serta menghindarkan adanya eksploitasi dari satu pihak terhadap pihak yang lain.
16. Bidang Riset dan Teknologi
Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ketergantungan pada bangsa lain atas produk‐produk berbasis teknologi baik teknologi tinggi maupun teknologi rendah, sangat membahayakan. Penguasaan dan kemandirian teknologi harus segera dikembangkan dengan cara memilih teknologi yang menyentuh secara langsung asek kehidupan bangsa khususnya di bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan.
Penelitian yang dikembangkan oleh lembaga‐lembaga negara harus diarahkan pada prinsip‐prinsip memajukan bangsa, dimulai dengan memilih teknologi tepat guna untuk membantu mengembangkan industri‐industri lokal yang dikel;ola oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memproduksi berbagai barang‐barang keperluan masyarakat sehari‐hari.
Bidang‐bidang yang perlu mendapat perhatian sangat khusus adalah bidang teknologi pertanian, teknologi pangan, teknologi industri, teknologi informasi, transportasi, dan pengembangan energi alternatif sepert biofuel, ethanol dari aren dan coal‐to‐liquid.
Penutup
Manifesto Perjuangan partai GERINDRA ini menjadi pegangan dasar bagi pengurus di setiap jenjang kepengurusan, anggota, dan kader. Manifesto Perjuangan ini juga merupakan kerangka kerja bagi Partai GERINDRA dalam berpolitik dan menjadi persembahan bagi seluuh rakyat dan bangsa Indonesia.
